BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Belajar tidak hanya merupakan kewajiban asasi seseorang, hingga
ditegaskan dalam Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, BAB VIII Pasal 34 ayat 1 sampai ayat 3 sebagai berikut
:
Pasal 34 ayat :
1)Setiap warga Negara yang berusia 6
tahun dapat mengikuti Program Wajib Belajar,
2) Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menjamin terselenggaranya wajib
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, 3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab
Negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat.
Akan tetapi belajar juga merupakan hak setiap individu dalam
kehidupan, hal tersebut ditegaskan dalam UUD 1945, yang kemudian dijabarkan
dalam Undang-undang R.I. No 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IV pasal 5 ayat 1 dan ayat 5 yaitu, 1) setiap warga Negara mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu, 5) setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.[1]
Mengingat begitu sangat pentingnya pendidikan dalam kehidupan, maka
setiap penyelenggaraan pendidikan baik formal
maupun nonformal diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku di negeri ini.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, ada delapan standar pendidikan
yang harus diperhatikan setiap penyelenggara pendidikan agar tercapainya
cita-cita bangsa yaitu, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Untuk mencapai tujuan atau cita-cita bangsa tersebut, salah satu
faktor yang turut berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu standar sarana dan prasarana. Penyediaan
sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengruh pada pencapaian tujuan
pendidikan.
Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji kebijakan Pemerintah yang
berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana, dan penulis lebih terfokus pada
penyediaan buku pegangan guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dengan
judul makalah “Analisis Kritis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang
Standar Buku”.
B.
Rumusan Masalah
Sesuai dengan judul makalah di atas, maka penulis merumuskan
beberapa masalah sebagai berikut :
1.
Apakah yang
dimaksudkan dengan Analisis Kritis Terhadap Permendiknas Tentang Buku ?
2.
Apakah
problematika yang dihadapi ketika diterapkannya Permendiknas tentang buku ?
3.
Sejauh manakah tingkat
efisiensi dan efektifitas diterapkannya Permendiknas tentang standar buku.
C.
Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini
adalah :
1.
Menjelaskan
apakah yang dimaksudkan dengan analisis
kritis terhadap Permendiknas Tentang Standar
Buku.
2.
Untuk
mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektifitas diterapkannya Permendiknas
Tentang Standar Buku.
3.
Untuk
mengetahui problematika apa yang dihadapi ketika diterapkannya Permendiknas
Tentang Standar Buku.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Analisis Kritis
Permendiknas Tentang Standar Buku
1.
Pengertian
Analisis kritisPermendiknas tentang standar buku.
Menurut
etimologi analisis kritis terdiri dari dua kata yaitu analisis dan kritis .
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, analisis artinya penyelidikan
terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.Sedangkan kata
kritis artinya tajam dalam menganalisa, suka melontarkan kritikan-kritikan.[2]
Menurut
Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barri, analisis artinya sifat uraian,
penguraian, kupasan.
Sedangkan
kritis artinya tajam/tegas, teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian.[3]
Dari
pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa analisis kritis Permendiknas tentang buku artinya kajian mendalam,
penilaian yang tajam terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang
buku pegangan guru dan buku siswa dalam kegiatan pembelajaran.
Buku
sebagai salah satu sumber belajar merupakan
suatu unsur sarana pendidikan yang turut mempengaruhi prestasi belajar
siswa. Oleh karena itu dalam
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, padabab XII pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa :
setiap satuan pendidikan formal dan
nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan
intelektual, social, emosional dan kejiwaan peserta didik.
2.
Permendikbud
dalam kajian .
Untuk
menindak lanjuti UU RI Nomor 20 Tahun 2003, maka Pemerintah menetapkan
peraturan menteri sebagai berikut :
a.
Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013
tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku
Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan
Menengah.
b.
Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum 2013 Oleh
Sekolah.
c.
Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Pembayaran Buku Kurikulum 2013 Oleh
Sekolah Yang dibiayai dari Dana Bantuan
Operasional Sekolah dan Bantuan Sosial Buku.
B.
Problematika
dalam merealisasikan Permendikbud tentang standar buku.
Meskipun
Mendikbud Muhammad Nuh mengatakan bahwa distribusi kurikulum 2013 selesai
paling lambat 15 Agustus 2014, namun kenyataannya tidak demikian.[4]
Untuk
mempermudah pendistribusian buku Kurikulum 2013, maka PT POS Indonesia (Persero)
bekerja sama dengan beberapa percetakan mengelola distribusi buku Kurikulum
2013 untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia baik tingkat SD, SMP maupun
SMA/SMK. Pengelolaan distribusi Buku Kurikulum 2013 meliputi beberapa layanan
yaitu :
-
Pick up buku
-
Pengangkutan
buku
-
Penyerahan buku
ke sekolah-sekolah
-
Pengelolaan
berita acara serah terima buku
-
Pengelolaan
setoran biaya pembelian buku dari sekolah-sekolah.
-
Progress
distribusi buku melalui monitoring website.[5]
Langkah kerja sama ini dilakukan untuk memudakhkan dan mempercepat
proses pendistribusian buku ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Tetapi
kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Banyak
permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan Permendikbud tentang standar
buku, di antaranya penulis mengutip beberapa informasi melalui media cetak dan
media elektronik, baik kendala yang dihadapi di kota-kota besar maupun
daerah-daerah yang jauh dan terisolir, diantaranya :
1.
Radar Pena
·
Deputi Bidang Hukum
Penyelesaian Sanggah LPP, Ikak Gayuh Patriastomo mengakui keterlambatan cetak
buku, hal itu karena jadwal pencetakan buku sengaja karena terkait masalah dana
modal awal yang memberatkan perusahaan percetakan.
·
Irjen
Kemendikbut Haryono Umar mengatakan, masalah pengadaan dan distribusi buku
kurikulum 2013 cukup komplek. Misalnya dari tiga puluh lebih percetakan
pemenang tender, enam di antaranya mengundurkan diri karena biaya cetak lebih
dahulu ditanggung pihak perusahaan, sementara kementerian kerap terlambat menerima
pembayaran pesanan buku dari pihak sekolah yang mengandalkan dana BOS
cair. Disamping itu keterlambatan juga disebabkan oleh lambatnya sekolah memberikan data jumlah
pesanan, libur panjang, pemilu dan mobil ekspedisi yang tidak menjangkau lokasi
sekolah karena jalannya sempit. [6]
2.
Majalah
Republika
·
Wakil Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim mengakui pendistribusian buku
paket kurikulum 2013 baru mencapai 70%
ada percetakaqn yang belum menyelesaikannya.
·
Kepala Dinas
Pendidikan kota Tangerang, Luthfi mengatakan distribusi buku di wilayahnya belum
mencapai 5%. Baru tiga sekolah yang mendapat buku kurikulum 2013, masih jauh
dari cukup (Ahad, 10/8-2014).
·
Kepala Dinas
Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana
mengemukakan bahwa baru dua belas sekolah dari 192 SD di kota Yogyakarta yang menerima
buku kurikulum 2013, sedangkan SMP dan SMA belum satupun yang menerima buku
tersebut.[7]
3.
Pos Kota
Ketua
Umum PB Persatuan Guru RI, Sulistyo
mengemukakan bahwa PGRI mendapat laporan dari daerah bahwa persoalan buku
kurikulum 2013 hingga tahun ajaran baru dimulai
belum juga tuntas, masih banyak yang belum terima buku. [8]
C.
Efektifitas dan
Efisiensi Peraturan Pemerintah Tentang Standar Buku.
1.
Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013
tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku
Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan
Menengah.
Pasal
1 ayat 1 : Menetapkan buku teks pelajaran
sebagai buku siswa yang layak digunakan dalam pembelajaran tercantum
dalam lampiran I yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
Pasal
1 ayat 2 : Menetapkan buku panduan guru
sebagai buku guru yang layak
digunakan dalam pembelajaran
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan menteri ini.
2.
Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembelian Buku Kurikulum 2013 Oleh
Sekolah.
Pasal 1 : ayat 3 ; penyedia
buku adalah pemenang lelang buku kurikulum 2013
yang melakukan kontrak dengan
lembaga kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah.
ayat 4 ; e-katalog adalah system informasi elektronik yang memuat
daftar, jenis, spesifikasi teknis, nama penyedia dan harga buku.
Pasal 6 : ayat 1; dana
pembelian buku-buku kurikulum 2013 untuk SD dan SMP pada semester I Tahun
Pelajaran 2014/2015 bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Sosial Buku di Provinsi yang telah dikirim ke
sekolah.
Ayat 2;
dana pembelian buku-buku kurikulum 2013 untuk SMA dan SMK pada semester
I Tahun Pelajaran 2014/2015 bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS).
3.
Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Buku Kurikulum 2013 Oleh Sekolah Yang
Dibiayai Dari Dana Bantuan Operasional
Sekola dan Bantuan Sosial Buku.
Pasal 2 bagian
d; sekolah menyetorkan/mentransfer uang
pembayaran buku ke rekening bank yang ditetapkan penyedia atau sekolah membayar secara tunai kepada pihak penyedia bagi penyedia buku yang menyediakan pembayaran secara tunai.
Dengan melihat
problematika dalam proses pengadaan buku standar kurikulum 2013 yang dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis menyimpulkan bahwa
penetapan peraturan menteri tentang Pengadaan Buku Pegangan Guru dan Siswa Kurikulum
2013 serta realisasinya efektif dan
efisien, karena dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Tentang Standar Buku akan terjadi pemerataan buku pegangan
guru dan siswa yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
Pengadaan buku
siswa dan buku pegangan bagi guru bila pendistribusiannya merata keseluruh
pelosok tanah air, maka hal tersebut sudah merupakan suatu upaya pemerataan pendidikan
di Nusantara. Hal tersebut menunjukkan juga bahwa pemerintah telah berupaya
meningkatkan pendidikan bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang
diinginkan yaitu yaitu
pendidikan nasional harus mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis.
Untuk
lebih jelasnya coba perhatikan table pembelian buku berikut ini :
SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PEMBELIAN BUKU
KURIKULUM 2013 OLEH SEKOLAH
A. SEKOLAH DASAR
KLS
|
NO.
|
JUDUL BUKU
|
PERUNTUKKAN
|
||||
SISWA
|
GURU
|
KEPSEK
|
GURU
PJOK
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
I
|
|
Tematik
|
|
|
|
|
|
1
|
Diriku
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Kegemaranku
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Kegiatanku
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
Keluargaku
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
|
Agama
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Agama Islam dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
6
|
Agama Kristen dan Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
7
|
Agama Katolik dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
8
|
Agama Hindu dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
9
|
Agama Budha dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
10
|
Agama Khonghucu dan
Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KLS
|
NO.
|
JUDUL BUKU
|
PERUNTUKKAN
|
||||
SISWA
|
GURU
|
KEPSEK
|
GURU
PJOK
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
I
|
|
Tematik (Guru)
|
|
|
|
|
|
1
|
Diriku
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Kegemaranku
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Kegiatanku
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
Keluargaku
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
|
Agama(Guru)
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Agama Islam dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
6
|
Agama Kristen dan Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
7
|
Agama Katolik dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
8
|
Agama Hindu dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
9
|
Agama Budha dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
10
|
Agama Khonghucu dan
Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KLS
|
NO.
|
JUDUL BUKU
|
PERUNTUKKAN
|
||||
SISWA
|
GURU
|
KEPSEK
|
GURU
PJOK
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
II
|
|
Tematik (Siswa)
|
|
|
|
|
|
1
|
Hidup
Rukun
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Bermain
di Lingkunganku
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Tugasku
Sehari-hari
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
Aku
dan Sekolahku
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
|
Agama
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Agama Islam dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
6
|
Agama Kristen dan Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
7
|
Agama Katolik dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
8
|
Agama Hindu dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
9
|
Agama Budha dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
10
|
Agama Khonghucu dan
Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KLS
|
NO.
|
JUDUL BUKU
|
PERUNTUKKAN
|
||||
SISWA
|
GURU
|
KEPSEK
|
GURU
PJOK
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
II
|
|
Tematik (Guru)
|
|
|
|
|
|
1
|
Hidup
Rukun
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Bermain
di Lingkunganku
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Tugasku
Sehari-hari
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
Aku
dan Sekolahku
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
|
Agama(Guru)
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Agama Islam dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
6
|
Agama Kristen dan Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
7
|
Agama Katolik dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
8
|
Agama Hindu dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
9
|
Agama Budha dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
10
|
Agama Khonghucu dan
Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KLS
|
NO.
|
JUDUL BUKU
|
PERUNTUKKAN
|
||||
SISWA
|
GURU
|
KEPSEK
|
GURU
PJOK
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
IV
|
|
Tematik
|
|
|
|
|
|
1
|
Indahnya
Kebersamaan
|
V
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Selalu
Berhemat Energi
|
V
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Peduli
Terhadap Makhluk Hidup
|
V
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
Berbagai
Pekerjaan
|
V
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
5
|
Pahlawanku
|
V
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
|
Agama
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Agama Islam dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
6
|
Agama Kristen dan Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
7
|
Agama Katolik dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
8
|
Agama Hindu dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
9
|
Agama Budha dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
10
|
Agama Khonghucu dan
Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KLS
|
NO.
|
JUDUL BUKU
|
PERUNTUKKAN
|
||||
SISWA
|
GURU
|
KEPSEK
|
GURU
PJOK
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
IV
|
|
Tematik (Guru)
|
|
|
|
|
|
1
|
Indahnya
Kebersamaan
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Selalu
Berhemat Energi
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Peduli
Terhadap Makhluk Hidup
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
Berbagai
Pekerjaan
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
5
|
Pahlawanku
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
|
Agama(Guru)
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Agama Islam dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
7
|
Agama Kristen dan Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
8
|
Agama Katolik dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
9
|
Agama Hindu dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
10
|
Agama Budha dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
11
|
Agama Khonghucu dan
Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KLS
|
NO.
|
JUDUL BUKU
|
PERUNTUKKAN
|
||||
SISWA
|
GURU
|
KEPSEK
|
GURU
PJOK
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
V
|
|
Tematik (Siswa)
|
|
|
|
|
|
1
|
Benda-benda
di lingkungan sekitar kita
|
v
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Peristiwa
Dalam Kehidupan
|
V
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Kerukunan
Dalam Bermasyarakat
|
V
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
Sehat
Itu Penting
|
V
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
5
|
Bangga
Sebagai Bangsa Indonesia
|
V
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
|
Agama
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Agama Islam dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
6
|
Agama Kristen dan Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
7
|
Agama Katolik dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
8
|
Agama Hindu dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
9
|
Agama Budha dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
10
|
Agama Khonghucu dan
Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KLS
|
NO.
|
JUDUL BUKU
|
PERUNTUKKAN
|
||||
SISWA
|
GURU
|
KEPSEK
|
GURU
PJOK
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
V
|
|
Tematik (Guru)
|
|
|
|
|
|
1
|
Benda-benda
di lingkungan sekitar kita
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Peristiwa
Dalam Kehidupan
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Kerukunan
Dalam Bermasyarakat
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
Sehat
Itu Penting
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
5
|
Bangga
Sebagai Bangsa Indonesia
|
|
v
|
v
|
v
|
v
|
|
|
Agama(Guru)
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Agama Islam dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
6
|
Agama Kristen dan Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
7
|
Agama Katolik dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
8
|
Agama Hindu dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
9
|
Agama Budha dan Budi
Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
|
10
|
Agama Khonghucu dan
Budi Pekerti
|
|
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
B.
SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA
KELAS
|
NO.
|
JUDUL BUKU/
MATA
PELAJARAN
|
PERUNTUKKAN
|
||
SISWA
|
GURU
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
VII
|
|
Siswa
|
|
|
|
1
|
PPKn
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Bahasa
Indonesia
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Matematika
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
IPA Semester
I
|
v
|
v
|
v
|
|
5
|
IPS
|
v
|
v
|
v
|
|
6
|
Bahasa
Inggris
|
v
|
v
|
v
|
|
7
|
Penjaskes
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
8
|
Seni Budaya
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
9
|
Prakarya
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
10
|
Agama Islam
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
11
|
Agama Kristen
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
12
|
Agama Katolik
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
13
|
Agama Hindu
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
14
|
Agama Budha
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
15
|
Agama
Khonghucu dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KELAS
|
NO.
|
JUDUL BUKU/
MATA
PELAJARAN
|
PERUNTUKKAN
|
||
SISWA
|
GURU
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
VII
|
|
GURU
|
|
|
|
1
|
PPKn
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Bahasa
Indonesia
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Matematika
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
IPA
|
v
|
v
|
v
|
|
5
|
IPS
|
v
|
v
|
v
|
|
6
|
Bahasa
Inggris
|
v
|
v
|
v
|
|
7
|
Penjaskes
|
v
|
v
|
v
|
|
8
|
Seni Budaya
|
v
|
v
|
v
|
|
9
|
Prakarya
|
v
|
v
|
v
|
|
10
|
Agama Islam
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
11
|
Agama Kristen
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
12
|
Agama Katolik
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
13
|
Agama Hindu
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
14
|
Agama Budha
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
15
|
Agama
Khonghucu dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KELAS
|
NO.
|
JUDUL BUKU/
MATA
PELAJARAN
|
PERUNTUKKAN
|
||
SISWA
|
GURU
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
VIII
|
|
SISWA
|
|
|
|
1
|
PPKn
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Bahasa
Indonesia
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Matematika
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
IPA Semester
I
|
v
|
v
|
v
|
|
5
|
IPS I
|
v
|
v
|
v
|
|
6
|
Bahasa
Inggris
|
v
|
v
|
v
|
|
7
|
Penjaskes
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
8
|
Seni Budaya
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
9
|
Prakarya
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
10
|
Agama Islam
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
11
|
Agama Kristen
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
12
|
Agama Katolik
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
13
|
Agama Hindu
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
14
|
Agama Budha
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
15
|
Agama
Khonghucu dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KELAS
|
NO.
|
JUDUL BUKU/
MATA
PELAJARAN
|
PERUNTUKKAN
|
||
SISWA
|
GURU
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
VIII
|
|
SISWA
|
|
|
|
1
|
PPKn
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Bahasa
Indonesia
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Matematika
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
IPA
|
v
|
v
|
v
|
|
5
|
IPS
|
v
|
v
|
v
|
|
6
|
Bahasa
Inggris
|
v
|
v
|
v
|
|
7
|
Penjaskes
|
v
|
v
|
v
|
|
8
|
Seni Budaya
|
v
|
v
|
v
|
|
9
|
Prakarya
|
v
|
v
|
v
|
|
10
|
Agama Islam
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
11
|
Agama Kristen
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
12
|
Agama Katolik
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
13
|
Agama Hindu
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
14
|
Agama Budha
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
15
|
Agama
Khonghucu dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
C.
SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KELAS
|
NO.
|
JUDUL BUKU/
MATA
PELAJARAN
|
PERUNTUKKAN
|
||
SISWA
|
GURU
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
X
|
|
SISWA
|
|
|
|
1
|
Bahasa
Indonesia
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Matematika
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Sejarah
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
PPKn Semester
I
|
v
|
v
|
v
|
|
5
|
Bahasa
Inggris
|
v
|
v
|
v
|
|
6
|
Seni Budaya
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
7
|
Pendidikan
jasm., oolah raga dan kesehatan
|
v
|
v
|
v
|
|
8
|
Prakarya dan
Kewirausahaan Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
9
|
Agama Islam
dan Budi Pekerti
|
v
|
v
|
v
|
|
10
|
Agama Kristen
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
11
|
Agama Katolik
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
12
|
Agama Hindu
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
13
|
Agama Budha
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
14
|
Agama
Khonghucu dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
Sedangkan hal-hal lain yang merupakan kendala tekhnis dalam proses
pengadaan dan pendistribusian buku menjadi hal yang perlu mendapat perhatian,
seperti :
KELAS
|
NO.
|
JUDUL BUKU/
MATA
PELAJARAN
|
PERUNTUKKAN
|
||
SISWA
|
GURU
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
X
|
|
GURU
|
|
|
|
1
|
Bahasa
Indonesia
|
|
v
|
v
|
|
2
|
Matematika
Semester I
|
|
v
|
v
|
|
3
|
Sejarah
Semester I
|
|
v
|
v
|
|
4
|
PPKn Semester
I
|
|
v
|
v
|
|
5
|
Bahasa
Inggris
|
|
v
|
v
|
|
6
|
Seni Budaya
Semester I
|
|
v
|
v
|
|
7
|
Pendidikan
jasm., oolah raga dan kesehatan
|
|
v
|
v
|
|
8
|
Prakarya dan
Kewirausahaan Semester I
|
|
v
|
v
|
|
9
|
Agama Islam
dan Budi Pekerti
|
|
v
|
v
|
|
10
|
Agama Kristen
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
11
|
Agama Katolik
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
12
|
Agama Hindu
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
13
|
Agama Budha
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
14
|
Agama
Khonghucu dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KELAS
|
NO.
|
JUDUL BUKU/
MATA
PELAJARAN
|
PERUNTUKKAN
|
||
SISWA
|
GURU
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
XI
|
|
SISWA
|
|
|
|
1
|
Bahasa
Indonesia
|
v
|
v
|
v
|
|
2
|
Matematika
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
3
|
Sejarah
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
4
|
PPKn Semester
I
|
v
|
v
|
v
|
|
5
|
Bahasa
Inggris Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
6
|
Seni Budaya
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
7
|
Pendidikan
jasm., oolah raga dan kesehatan
|
v
|
v
|
v
|
|
8
|
Prakarya dan Kewirausahaan
Semester I
|
v
|
v
|
v
|
|
9
|
Agama Islam
dan Budi Pekerti
|
v
|
v
|
v
|
|
10
|
Agama Kristen
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
11
|
Agama Katolik
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
12
|
Agama Hindu
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
13
|
Agama Budha
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
14
|
Agama
Khonghucu dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
KELAS
|
NO.
|
JUDUL BUKU/
MATA
PELAJARAN
|
PERUNTUKKAN
|
||
SISWA
|
GURU
|
PERPUS-TAKAAN
|
|||
XI
|
|
GURU
|
|
|
|
1
|
Bahasa
Indonesia
|
|
v
|
v
|
|
2
|
Matematika
Semester I
|
|
v
|
v
|
|
3
|
Sejarah
Semester I
|
|
v
|
v
|
|
4
|
PPKn Semester
I
|
|
v
|
v
|
|
5
|
Bahasa
Inggris
|
|
v
|
v
|
|
6
|
Seni Budaya
Semester I
|
|
v
|
v
|
|
7
|
Pendidikan
jasm., oolah raga dan kesehatan
|
|
v
|
v
|
|
8
|
Prakarya dan
Kewirausahaan Semester I
|
|
v
|
v
|
|
9
|
Agama Islam
dan Budi Pekerti
|
|
v
|
v
|
|
10
|
Agama Kristen
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
11
|
Agama Katolik
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
12
|
Agama Hindu
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
13
|
Agama Budha
dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
|
14
|
Agama
Khonghucu dan Budi Pekerti
|
|
|
v
|
Keterangan
:
1)
Buku
agama untuk siswa dipesan sesuai dengan jumlah siswa menurut agama
2)
Buku
guru untuk guru dipesan sesuai dengan jumlah guru yang mengajar mata pelajaran
agama
Buku-buku yang tercantum dalam table di atas adalah buku-buku yang
harus dibeli dengan dana BOS oleh sekolah, yang tekhnik dan system pemesanan
dan pembayarannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.
Sedangkan hal-hal lain yang merupakan kendala tekhnis dalam proses
penggandaan dan pendistribusian buku menjadi hal yang perlu mendapat perhatian,
seperti :
1.
Buku-buku yang
dikirim ke sekolah tidak tepat waktu, sedangkan waktu kegiatan Belajar Mengajar
terus bergulir.
2.
System
informasi elektronik (e-katalog) yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis,
nama penyedia dan harga buku hanya dapat diakses oleh sekolah-sekolah yang
memiliki jaringan telekomunikasi, sedangkan tidak sedikit sekolah-sekolah di
daerah terpencil yang tidak menggunakan vasilitas tersebut.
3.
Secara empiris
banyak sekolah yang tidak dapat menggunakan buku Kurikulum 2013, karena buku
tersebut tiba di sekolah setelah akhir tahun pelajaran, kemudian kurikulum 2013
ditinjau kembali oleh Pemerintah.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari uraian isi makalah dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan
Peraturan Perundang-undangan terlebih dahulu harus mengkaji berbagai aspek,
baik aspek geografis, efektifitas dan efisiensi, dinamika dan kultur
masyarakat, sumber dana (pendanaan) maupun aspek-aspek lainnya agar suatu
produk peraturan perundang-undangan itu dapat diimplementasikan dengan baik
sesuai dengan harapan.
B.
Saran
Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini terdapat banyak
kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik
konstruktif dan usul saran yang baik agar kami dapat melengkapi
makalah ini.
Semoga Allah senantiasa meridhoi amal ibadah kita, Amiin.
DAFTAR PUSTAKA
-
Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003
tentang system Pendidikan Nasional, cet 1, Bandung, Citra Umbara, 2014
-
Tim Pustaka Poenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 6,
Jakarta, Media Pustaka Poenix,
2012,
-
Pius A. Partanto,
M. Dahlan Al Barry, cet 1, Surabaya, Arkola, 2001
-
m.tempo.co/re 3
-8-2014
-
www posindonesia. co. id, 25-7-2015
-
radarpena. com
23-4-2015
-
m republika. co. id, 1-8-2014
-
poskotanews.com,
17-7- 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar